Daftar Nomor Polisi Untuk Kendaraan Pejabat Penting

Jakarta (Djakarta News) – Pejabat pemerintahan RI pasti pernah merasakan macetnya Jakarta saat menggunakan mobil dinasnya walaupun sudah dikawal oleh satuan pengawal. Lebih-lebih masyarakat umum pengguna jalan raya, saat lalulintas Jakarta begitu ramai dan padat, sering membuat perjalanan terhambat dan terlambat sampai tujuan.

Saat kita berkendara di jalan dan melintas mobil sedan hitam dengan pengawalan khusus dan terlihat plat nomornya juga khusus sepert RI x atau RI xx, itulah pejabat negara yang sedang lewat. Berbeda dengan plat nomor kendaraan masyarakat pada umumnya, mobil dinas pejabat negara memiliki plat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibukota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka plat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan.

Inilah daftar nomor polisi untuk kendaraan pejabat penting di Indonesia:

RI 1: Presiden

RI 2: Wakil Presiden

RI 3: Istri/suami presiden (Ibu Negara / Bapak Negara)

RI 4: Istri/suami wakil presiden (Wakil Ibu Negara / Wakil Bapak Negara)

RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat

RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah

RI 8: Ketua Mahkamah Agung

RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi

RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

RI 11: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

RI 12: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

RI 13: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

RI 14: Menteri Sekretaris Negara

RI 15: Sekretaris Kabinet

RI 16: Menteri Dalam Negeri

RI 17: Menteri Luar Negeri

RI 18: Menteri Pertahanan

RI 19: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI 20: Menteri Keuangan

RI 21: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

RI 22: Menteri Perindustrian

RI 23: Menteri Perdagangan

RI 24: Menteri Pertanian

RI 25: Menteri Kehutanan

RI 26: Menteri Perhubungan

RI 27: Menteri Kelautan dan Perikanan

RI 28: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RI 29: Menteri Pekerjaan Umum

RI 30: Menteri Kesehatan

RI 31: Menteri Pendidikan Nasional

RI 32: Menteri Sosial

RI 33: Menteri Agama

RI 34: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

RI 35: Menteri Komunikasi dan Informatika

RI 36: Menteri Negara Riset dan Teknologi

RI 37: Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

RI 38: Menteri Negara Lingkungan Hidup

RI 39: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

RI 40: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

RI 41: Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

RI 42: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

RI 43: Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

RI 44: Menteri Negara Perumahan Rakyat

RI 45: Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

RI 46: Jaksa Agung

RI 47: Panglima Tentara Nasional Indonesia

RI 48: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

RI 49: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)

RI 52: Wakil Ketua DPR

RI 59: Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Catatan: Nomor kendaraan Pejabat Negara / Menteri sering berganti, hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota Kabinet. Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) Jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah. Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49.

Korps diplomatik dan konsuler

Mobil milik korps diplomatik (Kedutaan besar maupun organisasi internasional) memiliki kode khusus, yakni CD (singkatan dari Corps Diplomatique) atau CC (singkatan dari Corps Consulaire), diikuti dengan angka. Untuk mendapatkan STNK dan BPKB, haruslah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri. Kendaraan dengan nomor polisi ini secara sah sudah berada di luar teritori (extrateritorial) hukum dan regulasi Republik Indonesia.

Dan ini adalah daftar nomor polisi untuk korps diplomatik di Indonesia:

CD 12: Amerika Serikat

CD 13: India

CD 14: Britania Raya

CD 15: Vatikan

CD 16: Norwegia

CD 17: Pakistan

CD 18: Myanmar

CD 19: Republik Rakyat Cina

CD 20: Swedia

CD 21: Arab Saudi

CD 22: Thailand

CD 23: Mesir

CD 24: Perancis

CD 25: Filipina

CD 26: Australia

CD 27: Irak

CD 28: Belgia

CD 29: Uni Emirat Arab

CD 30: Italia

CD 31: Swiss

CD 32: Jerman

CD 33: Sri Lanka

CD 34: Denmark

CD 35: Kanada

CD 36: Brasil

CD 37: Rusia

CD 38: Afganistan

CD 39: Yugoslavia (Serbia ?)

CD 40: Republik Ceko

CD 41: Finlandia

CD 42: Meksiko

CD 43: Hongaria

CD 44: Polandia

CD 45: Iran

CD 47: Malaysia

CD 48: Turki

CD 49: Jepang

CD 50: Bulgaria

CD 51: Kamboja

CD 52: Argentina

CD 53: Romania

CD 54: Yunani

CD 55: Yordania

CD 56: Austria

CD 57: Suriah

CD 58: Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP)

CD 59: Selandia Baru

CD 60: Belanda

CD 61: Yaman

CD 62: Kesatuan Pos Sedunia (UPU)

CD 63: Portugal

CD 64: Aljazair

CD 65: Korea Utara

CD 66: Vietnam

CD 67: Singapura

CD 68: Spanyol

CD 69: Bangladesh

CD 70: Panama

CD 71: Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF)

CD 72: Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO)

CD 73: Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO)

CD 74: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

CD 75: Korea Selatan

CD 76: Bank Pembangunan Asia (ADB)

CD 77: Bank Dunia

CD 78: Dana Moneter Internasional (IMF)

CD 79: Organisasi Buruh Internasional (ILO)

CD 80: Papua Nugini

CD 81: Nigeria

CD 82: Chili

CD 83: Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR)

CD 84: Program Pangan Dunia (WFP)

CD 85: Venezuela

CD 86: ESCAP

CD 87: Kolombia

CD 88: Brunei

CD 89: UNIC

CD 90: IFC

CD 91: United Nations Transitional Administration in East Timor

CD 97: Palang Merah

CD 98: Maroko

CD 99: Uni Eropa

CD 100: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN (Sekretariat)

CD 101: Tunisia

CD 102: Kuwait

CD 103: Laos

CD 104: Palestina

CD 105: Kuba

CD 106: Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO)

CD 107: Libya

CD 108: Peru

CD 109: Slowakia

CD 110: Sudan

CD 111: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Yayasan)

CD 112: (Utusan)

CD 113: Center for International Forestry Research (CIFOR)

CD 114: Bosnia-Herzegovina

CD 115: Lebanon

CD 116: Afrika Selatan

CD 117: Kroasia

CD 118: Ukraina

CD 119: Mali

CD 120: Uzbekistan

CD 121: Qatar

CD 122: United Nations Population Fund (UNFPA)

CD 123: Mozambik

CD 124: Kepulauan Marshall

Mobil operasional staf korps diplomatik memiliki nomor polisi serupa dengan kendaraan pribadi (dasar hitam dengan tulisan putih) namun dengan format khusus yakni memiliki lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.

Contoh: "B 12345 15" berarti mobil ini adalah kendaraan operasional staff korps diplomatik Vatikan.

Pada KTT Asia-Afrika 2005, kendaraan para pesertanya dipasang plat nomor dengan kode KAA.

Berikut adalah keterangan untuk nomor polisi di wilayah DKI Jakarta:

Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari 1-4 angka, dan ditempatkan setelah Kode Wilayah Pendaftaran. Nomor urut pendaftaran dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor:

1 - 2999, 8000 - 8999 dialokasikan untuk kendaraan penumpang.

3000 - 6999, dialokasikan untuk sepeda motor.

Mulai Februari 2010 nomor kendaraan untuk Jakarta Timur (berkode T) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.

7000 - 7999, dialokasikan untuk bus.

9000 - 9999, dialokasikan untuk kendaraan beban.

Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A - Z di belakang angka pendaftaran. Apabila huruf di belakang angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 huruf seri di belakang angka pendaftaran.

Khusus untuk DKI Jakarta, dapat menggunakan hingga 3 huruf seri di belakang angka pendaftaran, sesuai kategori atau dengan permintaan khusus.

Format kategori 3 huruf seri umum yaitu: B XXXX XYZ

X = Umumnya mewakili tempat kendaraan tersebut terdaftar

Huruf yang mewakili kategori tempat terdaftarnya kendaraan:

U -> Jakarta Utara

B -> Jakarta Barat

P -> Jakarta Pusat

S -> Jakarta Selatan

T -> Jakarta Timur

E -> Depok

N -> Tangerang Selatan / Tangerang Kabupaten (Belum Jelas)

C -> Tangerang Kota

V -> Tangerang Kota

K -> Bekasi

F -> Bekasi

W -> Tangerang Selatan / Tangerang Kabupaten (Belum Jelas)

Y = Umumnya jenis kedaraan berdasar golongan

Huruf yang mewakili kategori kendaraan:

A -> Sedan / Motor

F -> Minibus, Hatchback, City Car

J -> Jip dan SUV

D -> Truk

T -> Taksi

U -> Kendaraan Staf Pemerintah

Z = Huruf acak yang diberikan untuk pembeda

Contoh: B XXXX PAA -> Mobil tersebut terdaftar di Jakarta Pusat (P), berjenis sedan (A), dan memiliki huruf pembeda (A).

Untuk kendaraan dinas dan operasional pemerintah eselon tinggi seperti menteri dan jajarannya, saat tidak menghadiri acara kenegaraan atau berdinas, maka 3 huruf seri akhir plat akan menggunakan format RF dan huruf pembeda sesuai kategori jabatan. Jika digunakan untuk mengikuti acara kenegaraan atau berdinas maka plat akan diubah menjadi RI-XX.

Contoh: B 1234 RFS -> Mobil tersebut adalah mobil dinas atau operasional kementerian eselon tinggi.

Source: wikipedia.org

Foto: tribunnews.com 

Related Post